PASAL ANTI KRITIK DPR, RAWAN KRITIK

Undang-Undang MD3 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan yang wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, publik baru baru ini dikejutkan dengan pengesahan revisi UU MD3 pada tanggal 12 Februari 2018 pada sidang paripurna. Revisi UU MD3 ini bertolak belakang dengan sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia sejak masa reformasi 1998, dianggap hanya untuk melindungi kepentingan anggota Dewan dan sebagai pelindung agar mereka tidak “terusik” yang juga berpeluang menghasilkan terjadinya permainan politik didalamnya.

Jauh sebelum disahkannya UU MD3, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga kontroversial dengan beberapa isu seperti kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto, kasus suap wisma atlet, perebutan kursi DPR sejak 2014 antara dua fraksi, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membuktikan adanya persaingan didalam internal DPR itu sendiri, dan lain-lain.

Aroma kepentingan partai politik di DPR sudah tercium sejak proses perumusan UU MD3 yang digunakan pada periode 2009-2014 yaitu UU No 27/2009. Dilakukannya kembali revisi UU MD 3 yang disahkan pada 8 Juli 2014 yaitu UU No 17/2014 tepatnya H-1 menjelang Pilpres, dengan fokus utama perubahan tata cara pemilihan pimpinan DPR dan anggota DPR secara proporsional. Namun, disaat publik sedang menyoroti perubahan ini, ada hal-hal lain yang luput dari perhatian publik, seperti revisi UU No 7/2009, karena itu tidak mengherankan jika pola yang sama terjadi dan timbul dalam UU MD 3 yang baru ini.

Berikut beberapa revisi Undang Undang MD 3, yaitu Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).Secara substansi UU MD3 memang perlu di revisi, karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Dengan adanya:

 Pasal 73 Ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, hal ini sangat meresahkan masyarakat , karena disisi lain tugas aparat adalah untuk melindungi masyarakat, namun di lain sisi petugas aparat malah dijadikan sebuah senjata oleh DPR untuk menakut-nakuti masyarakat,

 Kemudian, pada Pasal 122 huruf k yang berbunyi “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, tidak sepantasnya lembaga yang disebut dengan wakil rakyat membuat sebuah pasal anti kritik yang akan memaksa rakyat untuk bungkam atas apa yang sedang dirasakanya dan akan mengkriminalisasi rakyat yang berani mengkritik DPR atas kepentingan DPR. DPR juga dinilai kurang spesifik dalam perancangan undang undang MD 3 ini, khususnya pada kalimat merendahkan kehormatan yang multitafsir dan bisa memicu masyarakat untuk merendahkan kehormatan DPR itu sendiri. Pasal 122 huruf k ini juga menjadi sebuah pasal perlawanan untuk menjerat siapa saja yang ingin melakukan hak berekspresi, hal ini sangat berentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan.

Maka dengan adanya DPR sebagai lembaga yang mengesahkan UU MD3, BEM FT UNS secara independensi menyatakan sikap bahwa dengan ini, kami:
1. Menolak DPR sebagai lembaga anti kritik seperti yang dituliskan pada pasal 122 huruf k
2. Mendukung adanya upaya Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU MD3
3. Menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia.

Referensi
 Rakhmat Nur Hakim, 2018,”Perjalanan Revisi UU MD3 yang Penuh Nuansa Pragmatisme Politik…”
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/08515531/perjalanan-revisi-uu-md3-yang-penuh-nuansa-pragmatisme-politik?page=1.
 Rakhmat Nur Hakim, 2018,”Beberapa Pasal di UU MD3 yang Membuat DPR Kian Tak Tersentuh
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/09145281/beberapa-pasal-di-uu-md 3-yang-membuat-dpr-kian-tak-tersentuh.
 Saldi Isra,2014,”Ihwal Revisi UU MD3
http://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/14000041/Ihwal.Revisi.UU.MD3.
 Gibran Maulana Ibrahim,2018,”Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi
https://news.detik.com/berita/d-3863813/bunyi-sederet-pasal-kontroversial-di-uu md3-yang-baru-direvisi/1