PRESS RELEASE AKSI UU MD3

Seolah lupa, DPR dengan angkuhnya merevisi UU MD3 yang menimbulkan kesan bahwa para dewan yang terhormat tidak ingin mendapatkan kritik dari masyarakat. Jika UU MD3 secara resmi di sahkan, lalu masihkah DPR dapat disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat yang mana?

Atas dasar itulah, bersama-sama dengan teman-teman BEM Se- UNS sepakat untuk melakukan aksi turun ke jalan. Aksi berlangsung pada Jumat, 16 Maret 2018, bertempat di gedung DPRD Surakarta.
Aksi diawali dengan orasi di depan gedung DPRD Surakarta pada pukul 14.00 WIB. Massa aksi berhasil masuk ke dalam ruang paripurna pada pukul 15.00 WIB dan melakukan audiensi langsung bersama perwakilan DPRD dengan membacakan 3 poin tuntutan, yaitu :
1. Batalkan pasal 15, pasal 84 dan pasal 260 yang menyatakan penambahan jumlah kursi pimpinan. Penambahan kursi ini tidak mempunyai urgensi yang jelas sehingga tidak diperlukan
2. Menolak pemberlakuan pasal 73, pasal 122 huruf k dan pasal 245 yang menunjukkan DPR anti kritik dan menunjukkan adanya imunitas dari pemanggilan aparat penegak hukum.
3. Menuntut Mahkamah Konstitusi untuk segera memproses dan memutus Judicial Review yang diajukan untuk mencabut seluruh pasal bermasalah dalam Perubahan Kedua UU MD 3

Massa aksi berharap aspirasi, kajian, serta tuntutan kami dapat disampaikan kepada anggota DPR di Senayan. Jika tuntutan kami tidak dikabulkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Aksi Lanjutan!

#DPRNgapaYak
#DPRLupaDiri

Kementrian Jaringan dan Aksi
BEM FT UNS
Kabinet #AKSATAKARYA
#KreasiAksiNyata