TELISIK LISTRIK : SI ALGOJO PENCEKIK WONG CILIK

Latar Belakang
“Hidup tanpa listrik bagaikan sayur tanpa huruf r”. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, listrik merupakan elemen yang sangat fundamental dalam keseharian kita, baik dalam ranah pemakaian individu, perumahan, instansi, bahkan pemerintahan itu sendiri. Listrik merupakan kebutuhan yang menjadi hajat hidup orang banyak, karena itulah penyelengaraan, penyediaan, dan distribusi energi listrik yang siap pakai merupakan tugas negara, yang dalam hal ini diserahkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disebut PLN.

Dasar Hukum dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kita dapat menyimpulkan maksud dan tujuan pendirian PLN sebagaimana Pasal 2 (1) dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yakni:

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha; serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tingginya kesenjangan sosial sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagaimana dapat kita rasakan hingga detik ini bahwa kebijakan publik seringkali seperti pedang yang diasah bawahnya saja. Pemerintah juga terlihat stagnan dalam mengatasi jumlah angka kemiskinan yang selalu bertambah. Undang-undang pun kini hanya sekedar dicetak sebagai formalitas daripada diresapi maknanya untuk dijadikan pedoman. Wawancara yang tim penulis lakukan ke wong cilik dengan ekonomi menegah-kebawah juga mendapat nada serupa, terjepit ekonominya, bukan karena usaha mereka kurang, tapi karena mereka tak pernah diberi ruang.

Keresahan Masyarakat terhadap Tarif Listrik
2017 merupakan fase keberlanjutan dari penderitaan masyarakat terhadap tarif listrik. Sebab tak hanya karena pencabutan subsidi saja, namun juga efek naiknya tarif listrik dari waktu-waktu sebelumnya. Sikap pemerintah yang dinilai telalu “bertangan besi” terhadap pemusatan pembangunan infrastruktur juga turut menambah penderitaan mayoritas rakyat yang harus kehilangan hak-haknya karena alokasi dana yang teralihkan.

Dicabutnya Subsidi bagi Mayoritas Pengguna Listrik
Tak sedikit masyarakat yang menjerit atas dicabutnya subsidi listrik yang selama ini digunakan oleh 19 juta masyarakat berdaya 900 Volt Ampere (VA), terhitung mulai 1 Januari 2017. Subsidi listrik yang dicabut itu bahkan berkisar 82,2 persen dari total jumlah pengguna listrik 900 VA yang sebanyak 23,04 juta pelanggan.

Berikut adalah tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga (R) berdasarkan perubahan terakhir (Juli 2017):

Tabel 1: Tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga (R-) berdasarkan perubahan terakhir pada Juli 2017.

Dari tarif baru yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan, tentu saja kenaikan tarif (dengan pencabutan subsidi) merupakan suatu tindakan yang sangat memberatkan masyarakat. Kenaikan tarif baru bahkan mencapai 230% dari Rp586/kWh menjadi Rp1352/kWh. Permasalahan utamanya adalah bahwa PLN tidak melakukan pendataan dan rekonsilasi keluarga miskin sehingga rakyat kecil banyak yang tercekik atas kenaikan tarif ini. Sebagian besar dari mereka bahkan pendapatannya masih pas/dibawah upah minimum regional (umr).

Analisa Statistik Kenaikan Tarif Listrik
Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi biaya pelanggan listrik:
• PPJ : (Pajak Penerangan Jalan) Yakni pajak daerah yang besarnya dapat mencapai 10%
• Administrasi : Biaya administrasi bank ketika pembelian listrik prabayar (token listrik)
• Biaya Materai : Pajak pembelian listrik prabayar (token listrik) diatas Rp250.000
• Biaya PPN : (Pajak Pertambahan Nilai) PPN 10% hanya berlaku bagi rumah tangga R2 dengan listrik daya 3500 va ke atas. Golongan R1 450VA, 900VA, 1300VA, 2200VA tidak dikenakan PPN.
• TDL : Tarif Dasar Listrik atau tarif tenaga listrik, yakni faktor utama dalam penentuan tarif listrik, hal ini mencakup harga bahan baku PLN yang digunakan untuk menghasilkan listrik siap pakai. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan bahwa dua faktor yang terlibat dalam mekanisme penyesuaian tarif dasar listrik (price ajustment) yakni “fluktuasi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dan kurs dolar Amerika Serikat (AS)”.

Sumber Konsumsi Energi Pembangkit Listrik di Indonesia
Berikut adalah data tentang pemakaian bahan bakar per jenis pembangkit untuk mengkaji tarif listrik PLN:

Tabel 2: Pemakaian bahan bakar menurut jenis pembangkit listrik di Indonesia

Berdasarkan buku Laporan PLN. Capaian bauran energi untuk pembangkit listrik, prognosa sampai akhir Desember 2017 menunjukkan bahwa bauran batubara sebesar 57,22%, gas sebesar 24,82%, BBM sebesar 5,81%, air 7,06%, dan panas bumi serta EBT lainnya 5,09%. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy menyampaikan bahwa “Pangsa BBM untuk pembangkit listrik digantikan dengan tambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), peningkatan pasokan gas, implementasi biodiesel (B20) dan PLTU mulut tambang”.

Karena sebagian besar energi yang diperlukan bagi PLN masih bergantung pada batubara, maka tarif dasar listrik pun juga dipengaruhi oleh harga pasar batubara. Oleh karena itu, penambahan sumber baru EBT menjadi sangat diperlukan, mengingat isu krisis energi dan langkah Indonesia dalam mengembangkan sektor EBT lainnya. Tentunya ini akan memantapkan stabilitas Indonesia dalam menghadapi permasalahan energi.

Grafik 1: Statistik kenaikan harga batubara dalam kurun waktu setahun terakhir

Statistik Naiknya TDL
Setelah mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naiknya tarif dasar listrik diatas. Maka terjawablah implikasinya melalui grafik berikut:

Tarif listrik rata-rata untuk semua golongan pelanggan pada Mei 2017 sebesar Rp 1.083 per kWh naik 8,95 persen dari tarif akhir 2016, yakni Rp 994 per kWh. Adapun tarif listrik rata-rata untuk pelanggan rumah tangga adalah Rp 1.006 per kWh atau naik 18,91 persen dari posisi akhir tahun lalu. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan golongan lainnya.

Pencabutan subsidi bagi pengguna listrik 900 VA sebanyak 19 juta pelanggan membuat kenaikan tarif listrik rumah tangga tercatat paling tinggi sepanjang tahun 2017. Penyesuaian tarif berlangsung dalam tiga tahap dan dimulai sejak awal Januari. Untuk setiap tahapnya dilakukan kenaikan tarif sekitar 30 persen. Sehingga pada akhir Juni akan semakin mendekati tarif keekonomiannya, yaitu Rp 1.467 per kWh.

Sementara tarif listrik untuk sosial pada Mei 2017 Rp 821 per kWh atau hanya naik 0,12 persen dari posisi akhir 2016. Ini merupakan kenaikan yang terendah dibanding golongan lainnya. Lalu tarif listrik untuk golongan bisnis sebesar Rp 1.242 per kWh atau hanya naik 3,3 persen dari akhir tahun lalu. Kemudian tarif listrik untuk sektor industri Rp 1.090 per kWh juga naik 2,83 persen dari posisi akhir 2016.

Komparasi Tarif Dasar Listrik Dengan Negara Tetangga

Grafik 3: Tarif listrik Rumah Tangga di 6 Negara ASEAN hingga Mei 2017

Meski tarif listrik domestik masih cukup kompetitif dan lebih murah dibanding di Thailand, Singapura, maupun Filipina. Namun, berdasarkan data yang dirilis Kementerian ESDM, tarif listrik di Indonesia untuk rumah tangga umum sebesar Rp 1.467/kWh (non subsidi) ini lebih mahal dibandingkan dengan tarif listrik di Vietnam (Rp 1.268/kWh) maupun Malaysia (Rp 1.148/kWh) pada kurs akhir April 2017.

Grafik 4: Tarif listrik berdasarkan golongan pemakai di 6 Negara ASEAN hingga Mei 2017

Disisi lain, untuk kategori bisnis dan industri, tarif listrik di Indonesia relatif lebih murah dibanding negara ASEAN lainnya. Hanya Vietnam yang mempunyai tarif lebih rendah, walaupun tidak pada semua kategori. Hal yang menarik untuk dicermati adalah tarif listrik untuk industri dan bisnis besar ternyata hanya memiliki tarif +- Rp1000/kWh saja, lebih murah daripada tarif dasar listrik rumah tangga.

Perhitungan Beban Tarif listrik Masyarakat
Jika rata-rata pengguna Indonesia merupakan golongan 900VA yang menghabiskan 400kWh/bulan. Maka jumlah yang harus ia bayar sebelumnya hanya Rp234.400, namun setelah subsidi dicabut ia harus membayar hingga Rp586.912. Sungguh angka yang sangat mencekik apabila rata-rata penerima subsidi hanya mendapat upah Rp1.668.662/bulan (UMR Surakarta 2018). Artinya pendapatannya setelah membayar listrik bulanan tak lebih dari 1,1 juta saja. Meski ini hanya contoh perhitungan kasar, namun bahkan ada rakyat yang memiliki nasibnya lebih tidak beruntung dari perhitungan ini. Maka, sudah seharusnya pemerintah meninjau lagi terkait pendataan agar rakyat menerima subsidi dapat tepat sasaran.

Apa yang dilakukan Pemerintah Dibalik Peristiwa Ini?

Pengurangan Dana Subsidi dari Pemerintah
Keterkaitan mencekiknya harga listik tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam memberikan anggaran. Penurunan subsidi yang diberikan pemerintah berimplikasi pada kenaikan TDL untuk 19 juta pengguna golongan 900 VA sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2017. Selain itu keputusan PLN untuk mencabut subsidi bagi 19 juta pengguna juga sudah seharusnya melalui mekanisme yang tidak memberatkan rakyat kecil.

Dalam laporan keuangan PLN untuk tahun buku 2017, subsidi yang diberikan pemerintah kepada PLN turun 21% dari tahun sebelumnya menjadi hanya Rp 45,74 triliun. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam delapan tahun terakhir. Subsidi listrik pernah mencapai level tertingginya pada 2013, yakni mencapai 101 triliun.

Peraturan Menteri Keuangan
Tak berhenti sampai disitu, pemerintah bahkan memberikan batasan untuk subsidi ini dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017.

“Perhitungan subsidi listrik merupakan selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif, dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Hasilnya kemudian dikalikan dengan volume penjualan listrik untuk tiap golongan”.

Namun sayang, Peraturan Menteri yang seharusnya ditetapkan lebih dulu sebagai acuan langkah penetapan nilai subsidi malah ditetapkan diakhir 2017, setelah pencabutan subsidi telah dilaksanakan dari Januari – Juni . Oleh karena itu, Permen ini seakan menjadi pembenaran bagi pemerintah mengenai data Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 30 Desember 2016, yang menjadi dasar penetapan pagu tertinggi subsidi listrik 2017, yakni hanya Rp 44,98 triliun.

Statistik Elektrifikasi
Disisi lain, Capaian Rasio Elektrifikasi, yaitu perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga di tahun 2017 memang telah melampaui target yang direncanaan. Tahun 2017 lalu, prognosa rasio elektrifikasi sampai dengan Desember 2017 mencapai angka 94,91%. Angka ini melebihi target rasio elektrifikasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM yaitu 92,75%. Namun, masih terdapat dua provinsi yang rasio elektrifikasinya jauh di bawah rata-rata nasional yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, dimana rasio elektrifikasinya sebesar 60,74%.

Terkait peningkatan rasio elektrifikasi ini Kementerian ESDM bertekad mempercepat program penyediaan listrik melalui sinergi APBN/APBD dan Anggaran PT PLN (Persero). “Fokusnya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dan memberi kesempatan swasta melalui peningkatan pemanfaatan sumber EBT setempat,” Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Sommeng pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/1).

Sikap BEM FT UNS dalam Menanggapi Isu Kelistrikan
Kenaikan TDL sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun, hal baik yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah Penyesuaian tarif listrik 900 VA sejak awal 2017 merupakan upaya untuk mengurangi subsidi yang akan dialihkan pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Tapi tetap saja, pemerintah tidak bisa mengabaikan suara-suara rakyat yang tertindas oleh peraturan semacam ini.

Sikap BEM FT UNS
• Menuntut pemerintah untuk melakukan rekonsilasi keluarga miskin dan pendataan kemampuan masyarakat terkait sasaran subsidi listrik yang tepat guna.
• Menuntut kajian dan kejelasan isu terkait penyederhanaan Tarif Dasar Listrik menjadi 3 golongan dan dampaknya bagi rakyat kecil.
• Mendorong pemerintah dalam mewujudkan stabilitas tarif listrik yang berasas keadilan, kerakyatan, mandiri, dan berdikari.

Saran
• Tim penulis menyarankan kepada rakyat yang merupakan bisnis kecil/UMKM untuk migrasi ke tarif listrik B1 (Bisnis), karena memiliki tarif yang lebih murah dan bersubsidi.
• Tim penulis juga menyarankan untuk mengajukan subsidi kepada bagian PLN terkait apabila berada dalam golongan 900VA namun merasa tidak mampu dan harus mendapat subsidi, atau alternatifnya adalah dengan melakukan penurunan daya ke 450VA yang bersubsidi.
• Menyarankan kepada setiap masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien, serta lebih memilih peralatan elektronik yang hemat energi (contohnya seperti lampu yang wattnya kecil, namun bisa jadi lebih terang).

Daftar Pustaka

Laporan PT.PLN, “Statistik Ketenagalistrikan T.A. 2017”
Perusahaan Listrik Negara, PT (Persero) PLN
https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/100
https://databoks.katadata.co.id/tags/listrik

Grafik harga batubara

-Tim Penulis,

Kementerian Kajian dan Strategi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Download
Telisik Listrik, Si Algojo Pencekik Wong Cilik